MAKALAH SEJARAH KELAS XII IPS PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Berkehendak. Atas kehendak-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas penulisan makalah SEJARAH yang berjudul PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA ORDE BARU untuk kelasXII MA sebagai sarana dalam proses belajar. Makalah ini saya sajikan dengan penyesuaian tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Bahasa yang digunakan pun sesuai dengan kematangan emosi dan sosial peserta didik.

            Penyusunan makalah ini sesuai dengan teori belajar, pendekatan pembelajar, dan kecenderungan global  yang berkaitan dengan pelajaran sejarah. Namun tentunya makalah ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan dari pengguna atau pembaca makalah ini.
untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

            Akhir kata,penulis berharap makalah ini dapat digunakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi adik-adik kelas yang membacanya. Selamat belajar, semoga sukses!

                                                                        Muliasari, 6 September 2014

Bab 1

PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

A.      PEMERINTAHAN ORDE BARU

1)      Pengertian orde baru

Orde baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakan kembali kepada pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain,orde baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa pncasila serta UUD 1945. Lahirnya orde baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 maret 1966. Dengan demikian surat perintah 11 maret (supersemar) sebagai tonggak lahirnya orde baru.

2)      Lahirnya surat perintah 11 maret 1966

Pada tanggal 11 maret 1966 diistana negara diadakan sidang kabinet dwikora yang telah disempurnakan yang dipimin langsung oleh presiden soekarno dengan tujuan untuk mencari jalan keluar terbaik agar dapat menyelesaikan krisis yang memuncak secara bijak. Ketika sidang tengah berlangsung, ajudan presiden melaporkan bahwa disekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenali. Untuk menghindari segala sesuatu yang tidak inginkan, maka presiden soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada waperdam ll (wali presiden mentri ll) Dr J. Laimena. Dengan helikopter, presiden soekarno didampingi waperdam I, Dr Subandrio, dan waperdam II Chaerul saleh menuju istana bogor. Sesuai sidang kabinet, Dr.J Laimena pun menyusul kebogor.

Tiga orang perwira tinggi yaitu mayor jendral basuki Rakhmat, Brigadir Jendral M. Yusuf, dan brigadir Jendral Amir Machmud dengan letnan jendral sueharto selaku mentri panglima angkatan darat dan panglima komando oprasi pemulihan keamanan dan ketertiban (Pangkopkamtib) untuk minta izin akan mengahadap presiden. Pada hari itu juga, tiga orang perwira tinggi sepakat utnuk menghadap presiden suekarno di istana bogor dengan tujuan untuk meyakinkan kepada prsiden soekarno bahwa ABRI khususnya AD twtap siap siaga mengatasi keadaan. Di istana bogor presiden soekarno didampingi Dr Subandrio, Dr J. Laimena, dan Chaerul saleh serta ketiga perwira tinggi tersebut melapor situasi di ibukota jakarta. Mereka juga memohon agar prsiden soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan. Kemudian presiden mengeluarkan surat perintaah yang ditunjukan kepada letnan jendral soehrto selaku mentri panglima angkatan darat utuk mengamambil tindakan menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalanya pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara republik indonesia. Adapun yang merumuskan surat perintah tersebut adalah tiga perwira tinggi, yaitu mayor jendral basuki ramhat, brigadir jendral M. Yusuf, dan brigadir jendral amir machmud bersama brigadir jendral subur, komandan pasukan pengawal presiden cakrabiwara. Urat itulah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.

3)      Tindakan lanjut supersemar

Sebagai tindak lanjut keluarnya surat perintah 11 maret 1966, Letnan Jendral Soeharto sebagai pengemban supersemar segar mengambil tindakan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan pancasila dAn UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

a.       Tanggal 12 maret 1966, dikeluarkanlah surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan PKI beserta ormas-ormanya yang bernaung dan berlindung atau senanda denganya, beraktivitas dan hidup diseluruh wilayah indonesia. Keputusan tersebut diperkuat dengan keputusan presiden atau pangti ABRI/mandtaris MPRS No 1/3/1966 tanggal 12 maret 1966.keputusan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan dari seluruh rakyat karena merupakan salah satu realisasi dari tritura.

b.      Tanggal  18 maret 1966 pengemban supersemar mengamalkan 15 oarng mentri yang dinilai tersangkut dalam G 30 S/PKI dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam keputusan presiden no 5 tanggal 18 maret 1966

c.       Tanggal 27 maret pengemban supersemar membentuk kabinet dwikora yang disempurnakan untuk menjalankan pemeintahan. Toko-toko yang duduk didalam akbinet ini adalah mereka yang jelas tidak terlibat dalam G 30 S/PKI

d.      Membersihkan lembaga legislatif dimulai dari toko pimpinan MPRS dan DPRGR yang diduga terlibat G 30 S/PKI. Sebagai tindak lanjut kemudian dibentuk pimpinan DPRGR dan MPRS yang abru. Pimpinan DPRGR bru memberhentikan 62 orang anggota DPRGR yang mewakili PKI dan ormas-ormasnya

e.      Memisakan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak lagi diberikan kedudukan sebagai mentri. MPRS dibersihkan dari unsur G 30 S/PKI dinyatakan gugur. Sesuai dengan UUD 1945, MPRS mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada lembaga kepresidenan.

Tanggal 20 juni sampai 5 juli 1966 diadakan sidang umum IV MPRS dengan hail sebagai berikut:

a.       Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 tentang pengesahan dan pengukuhan supersemar

b.      Ketetapan MPRS No X/MPRS/1966 mengatur kedudukan lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah

c.       Ketetapan MPRS No XII/MPRS/1966 tentang kebijaksanaan politik luar negri RI bebas aktif.

d.      Ketetapan MPRS No XIII/MPRS/1966 tentang pembentukan kabinet ampera

e.      Ketetapan MPRS No XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali TAP.MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945.

f.        Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum RI dan tata urutan perundang-undangan di indonesia

g.       Ketetapan MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI dan ormas-ormasnya sebagai organisasi terlarang di indonesia.

Dengan berakhinya sidang ini IV MPRS, berarti landasan awal orde baru berhasil ditegakan. Demikian pula dua dari tiga tuntutan rakya (tritura) telah dipenuhi, yaitu pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Sementara itu , tuntutan ketiga, yaitu penurunan harga yang berarti perbaikan bidang ekonomi belum diwujdkan. Hal itu terjadi karena syarat mewujudkanya perlu dilakukan dengan pembangunan yang secara terus menerus dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pelaksanaan pembangunan agar lancar dan mencapai hasil maksimal memerlukan stabilitas nasional.

B.      CIRI-CIRI POKOK KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU

Sebagai langkah awal untuk menciptakan stabilitas nasional, sidang umum IV MPRS telah memutuskan untuk menegaskan letjen.soeharto selaku pengemban surat perintah 11 maret 1966 atau supersemar yang sudah ditingkatkan menjadi ketetapan MPRS No IX/MPRS untuk membetuk kabinet baru. Di bentuk kabinet ampera yang betugas:

1.       Menciptakan stabilitas politik

2.       Menciptakan stabilitas ekonomi

Tugas pokok itulah yang disebut DWIDARMA KABINET AMPERA. Program yang dicanankan kabinet ampera disebut catur karya ampera, yaitu:

a.       Memperbaiki peri kehidupan rakyat terutama dibidang sandang dan pangan

b.      Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang seperti tercntum didalam ketetapan MPRS No XI/MPRS/1966 (5 juli 1968)

c.       Melaksanakan politik luar negri yang bebas dan aktiv untuk kepentingan nasional sesuai dengan ketetapan MPRS No XI/MPRS/1966

d.      Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan anti kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Kabinet ampera dipimpin oleh presiden soekarno, tetapi pelaksanaanya dilakukan oleh presidium kabinet. Presidium kabinet dipimpin oleh jendral soeharto. Jadi, disini terdapat dua lisme kepemimpinan dalam kabinet ampera. Akibatnya, perjalanan tugas kabinet kurang lancar yang berarti pula kurang menguntungkan bagi stabilitas politik.

Pada tanggal 22 februari 1967 dengan penuh kebijaksanaan, presiden soekrno menyerahkan kekuasaan kepada jendral soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS, IX/MPRS/1966. Penyerahan kekuasaan tersebut merupakan peristiwa sangat penting dalam usaha mengatasi situai konflik yang sedang memuncak pada saat itu.

1.       Kebijakan dalam negri

Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950-1965 dalam keadaan kritis.pemerintahan orde baru meletakan landasan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan melalui tahapan repelita, keadaan kritis ditandai oleh hal-hal sbb:

a.       Sebagian besar penduduk bermata pencaharian disektor pertanian

b.      Komoditas ekspor indonesia dari bahan mentah (hasil pertanian) menghadapi persaingan dipasaran internasional.

c.       Tingkat investasi rendah dan kurangnya tenaga ahli dibidang industry

d.      Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Indonesia sangat rendah.

Tugas pemerintah orde baru adalah menghentikan proses kemerosotan ekonomi dan membina landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi kearah yang wajar.dalam mengemban tugas utama tersebut, berbagai kebijaksanaan telah diambil sebagai mana tertuang dalam program jangka pendek berdasarkan Tap.MPRS No/XXII/MPRS/1966 yang diarahkan kepada pengendalian infasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang.

Perkembangan industry pertanian dan non pertanian telah membawa hasil yang cukup menggembirakan .hasil-hasilnya telah dapat di rasakan dan di nikmati saat itu oleh masyarakat Indonesia  di antara lain sebagai berikut:

a.       Swasembada beras

b.      kesejahteraan penduduk

c.       perubahan struktur ekonomi

d.      perubahan struktur lapangan kerja

e.      perkembangan investasi

f.        perkembangan eksplor

g.       laju pertumbuhan ekonomi

2.       kebijakan Luar Negri

langkah-langkah yang di ambil oleh kabinet  ampera dalam menata kembali politik luar negri antara lain sebagai berikut:

a)      Indonesia kembali menjadianggota PBB

Indonesia kembali menjadi  anggota PBB pada tanggal 28 september 1966 dan tercatatsebagai anggota ke- 60.Sebagai anggota PBB Indonesia telah memper oleh manfaat  dan bantuan dari organisasi  internasional tersebut.

Manfaat bantuan  PBB antara lain sebagai berikut:

1)       PBB turut berperan dalam mempercepat proses pengakuan de factor ataupun de jure kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional.

2)      PPB turut berperan dalam proses kembalinya irian barat ke wilayah RI.

3)      PBB banyak memberikan sumbangan kepada bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi,sosial,dan kebudayaan.

b)      Penghentian konfrontasi dengan manusia

Indonesia melakukan konfrontasi dengan manusia setelah diumumkan dwikora oleh presiden soekarno pada tanggal 3 mei 1964. Tindakan pemertintahan ordelama ini jellas menyimpang dari pelaksanaan politikluar negri bebas aktiv.

c)       Pembentukan organisasi ASEAN

Assocationof southeast asian nations atau penghimpunan bangsa-bangsa asiatenggara atau dikenal dengan nama ASEAN.ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk atas prakarsa lima menteri luar negri ,negri-negri dikawasan assia tenggara.

ASEAN mempunyai tujuan utama, antara lain:

1)      Meletakan dasar yang kukuh dari usaha bersama secara regional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan.

2)      Meletakkan landasan bagi terwujudnya suatu masyarakat sejahtera

3)      Member sumbangan kearah kemajuan dankesejahteraan dunia.

4)      Memajukan pelajaran-pelajaran tentang Asia Tenggara.

5)      Memajukan kerjasama yang erat dan bermanfaat.

Dasar kerja sama ASEAN adalah:

1.       Saling menghormati kemerdekaan,kedaulatan,persamaan,integrasi teritorial,dan identitas semua bangsa.

2.       Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari ikut campur tangan,subversi,dan konfersi dari luar.

3.       Tidak saling mencampuri urusan dalam negri masing-masing .

4.       Menyelesaikan pertengkaran dan persengketaan secara damai.

5.       Tidak menggunakan ancaman dan penggunaankekuatan

6.       Menjalankan kerjasama secara efektif.

C.      MENINGKATNYA PERAN NEGARA DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT

Melalui pemilu,rakyat dapat menggunakan hak politiknya untuk memilih calon-calon wakilnya  yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.pemilihan umum mempunyai fungsi dan tujuan yang amat penting dalam rangka menegakkan demokrasi di suatu negara.

Fungsi pemilihan umum yang pokok adalah:

1.       Pemilihan umum adalah sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara sesuai dengan  pilihan agar aspirasinya  dapat tersalur melaluiwakilnya yang terpilih.

2.       Pemilihan umum adalah secara pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam suatu negara.

3.       Pemilihan umum berfungsi sebagai  sarana untuk menegakkan pemerintahan yang demokratis karena melalui pemilu rakyat dapat memilih para wakilnya langsung,umum,bebas,dan rahasia.

Selain fungsi di atas,pilihan umum juga memiliki tujuan antaralain:

1)      Memilih anggota-anggota DPR,DPRD 1,DAN DPRD 2.

2)      Menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakilnya secara konstitusional

3)      Membentuk susunan keanggotaan MPR

D.      DAMPAK REVOLUSI HIJAU DAN INDUSTRIALISASI SSTERHADAP PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN  PADA MASA ORDE BARU

1.       Revolusi Hijau

Munculnya beberapa teknik  pertanian pada abad ke-17 dan abad ke-18 dapat di lacak dari jenis tanaman baru dan beberapa  perubahan ekonomi.pada masa sekarang ini di negara yang maju dan sedang berkembang  terjadi  perbedaan  makin besar  dalam taraf hidup  masyarakat.hal ini di sebabkan karena perbedaan antara efesiensi  teknologi  pertanian  dan kenaikan jumlah penduduk.

Revolusi hijau pada dasarnya  adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern.revolusi hijau  di tandai dengan makin berkurangnya  ketergantungan petani  pada  cuaca dan alam,di gantikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya meningkatkan produksi  pangan.revolusi hijau sering di sebut juga Revolusi Agraria.pengertian agraria meliputi pertanian,perkebunan,peternakan,perikanan,dan  kehutanan.

Lahirnya revolusi hijau melalui proses panjang dan akhirnya meluas ke wilayah Asia dan Afrika.revolusi hijau mulai mendapat  perhatian setelah Thomas Robert Malthus (1766-1834) mulai melalukan penelitian dan memaparkan hasilnya.

Revolusi hijau dapat memberi  keuntungan  bagi manusia,dan bisa merugikan manusia.

Keuntungan revolusi hijau pada masyarakat antara lain sebagai berikut:

a.       Revolusi hijau menyebabkan munculnya tanaman jenis unggul berumur pendeksehinggainsensitas penanaman pertahun menjadi bertambah (dari satu kali menjadidua kali atau tiga kali per dua tahun).

b.      Revolusi hijau dapat meningkat kan pendapatan petani denganpaket teknologi, biaya produksmemang bertambah.

c.       Revolusi hijau dapat merangsangkesadaran petani danmasyarakat pada umunya akan pentingnya teknologi.

d.      Revolusi hijaumerangsang dinamika ekonomimasyarakat karena dengan hasilmelimpah akanmelahirkan perutumbuhan ekonomiyang meningkat pula dimasyarakat.

Dampaknegativ munculnya revolusi hijau bagi para petani Indonesia, antaralain sebagai berikut:

a.       System bagi hasil mengalami perubahan.

b.      Pengaruh ekonomi uang didalam berbagai hubungan sosial didaerah perdesaansemakin kuat.

c.       Ketergantungan pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama juga berdampak pada tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani

d.      Peningkatan produksi pangan tidak di ikuti oleh pendapatan petani secara keseluruhan karenapenggunaan teknologi modern hanya di rasakan oleh petanikaya.

2.       Pengaruh revolusi hijau terhadap perubahan sosial ekonomi di perdesaan dan perkotaan pada masa orde baru.

Inusi yang merupakan upaya intensifikasi kelompok guna meningkatkan potensi lahan,sedangkan opsus merupakan upaya menjangkau lahan yang belum di intensivikasi dan mencoba rangsangan dalam peningkatan produksi.

Berbagai usaha yang telah dilakukan belum berhasilmenutupi kebutuhan pangan yang besar.produksi beras per tahun menunjukan kenaikan dari 5,79 juta ton pada tahun 1950 menjadi 8,84 juta ton pada tahun1965 namun, jumlah beras yang tersedia perjiwamasih tetaprendah sehingga inpor beras masih tetap tinggi. Ketikaekonomi nasional memburuk padaawal tahun1960-an, persediaan beras nasional juga menurun. Akibatnya, harga beras meningkat dan masyarakat sulit mendapatkan beras dipasar. Ketika pelita satu dimulai pada tahun 1969, sebuah rencana peningkatan hasil tanaman pangan khususnya beras dilakukan melalui program intensifikasi masyarakat (inmas). Program inmas tersebut untuk melanjutkan program bibimbingan masyarakat (bimas).Pusat-pusat penelitian itu tidak hanya bergantung pada pembudidayaan jenis padi yang telah dikembangkan oleh IRRI. Para peneliti Indonesia juga melakukan penyilangan terhadap jenis pada local. Mereka berhasilmenemukan jenis padi yang baru lebih berkualitas, baikdalam penanaman, tingkat produksi, maupun rasa dengan memanfaatkan teknologi baru yang ada hasilnya, beberapa jenis benih unggulyang dikenal sebagai padi IR,PB,VUTW,C4,atau Pelita ditanam secara luas oleh pra petani Indonesia sejak tsahun 1970-an.

3.       Pengembangan sector industri dan dampaknya.

Dengan penargetan dan pencapaian hasil teknologi yang dimaksudkan, Indonesia tumbuh menjadi kawasan industrI di berbagai tempat. Lahan-lahan pertanian banyak berubahmenjadei kawasan industri, baik oleh pemodal asing (PMA) maupun pemodal dalam negri (PMDN). Mental penjabat ordebaru yang korup menambah para dampak industrialisasi di Indonesia. Banyak industry yang tidak mempunyai atua tidak lolos dalam penyampaian analisisdampak lingkungan (AMDAL), tetapi karena mampumeyuap pejabat berwenang yangmengeluarkan izin pemberiankawasan industri, ahirnya mampu membangun industritersebut. Jika semua unsur pendirian industry yang mengarah pada ramah lingkungan itu terpenuhi, tentu dampak negativnya dapat ditekan seminimal mungkin.  Dengan demikian, pelestarianlingkungan hidup akan dapat selalu dijaga.