perkembangan politik setelah 21 mei 1998

1. sebab-sebab terjadi reformasi

            Sejak 13 mei 1998 rakyat meminta agar presiden soeharto mengundurkkan diri. Tanggal 14 mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta dan di Surakarta. Tanggal 15 mei 1998 presiden soeharto pulang dari mengikuti KTT G-15 di kairo, mesir. Tanggal 18 mei para mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR dan pada saat itu ketua DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar presiden soeharto mengundurkan diri. Hal ini jelas berpengaruh terhaap nilai tukar rupiah yang merosot sampai RP 15.000 per dollar. Dari realita di atas akhirnya tanggal 21 mei 1998 presiden soeharto menyerahkan kekuasaan pada B.J Habibie  yang membuka peluang suksesi  kepemimpinan nasional kepada B.J Habibie. Tujuan reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam bidang politik, hukum, dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya.

a.Tujuan reformasi

1.      Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi.

2.      Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat

3.      Reformasi hokum bertjuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.      Reforrmsi social bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia.

b.faktor pendorong terjadinya reformasi

    1. factor politik meliputi hal-hal berikut.

a.       adanya KKN (korupsi, Kolusi, nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan.

b.      adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah orba yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merjalelanya korupsi.

c.       kekuasaan orba di bawah soeharto otoriter tertutup.

d.      adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

e.       mahasiswa menginginkan perubahan.

   2. factor ekonomi meliputi hal-hal berikut.

a.       adanya krisis mata uang rupiah.

b.      naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat.

c.       sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok.

   3. factor social masyarakat.

            Adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat.

   4.faktor hukum

            Belum adanya keadilan dalam perlakuan hokum yang sama di antara warga Negara.

c. suksesi (pergantian pemimpin)

   1. sukarno-soeharto, ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

a)      problem pokok adanya komunis/ PKI (nomor 4 sedunia)

b)      peristiwa lubang buaya

c)      adanya dualisme : ada pro dan anti pembubaran PK.

d)      e.Sidang istimewa MPRS 1967 didahului turunnya supersemar.

   2. soeharto-habibi, ada beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

a.       problem pokok adanya krisis ekonomi meluas kebidng politik.

b.      adanya gerakan reformasi yang mengkhendaki perubahan radikal karena KKN dalam tubuh pemerintahan. Nepotisme berarti mengajak keluarga dalam kekuasaan. Kronisme adalah mengajak teman-teman dalam kekuasaan.

c.       presiden soeharto di tolak oleh rakyat ditandai dengan didudukinya gedung DPR/MPR oleh mahasiswa, sehingga soeharto menyerahkan jabatan kepada habibie.

   3. pengalaman suksesi diindonesia

a)      pergantin pimpinan di sertai kekerasan keributan dan setelah turun dari jabatan. Di hujat.

b)      menginginkan pergantian pimpinan yang ajar, namun tidak ditemukan sebab tidak adanya pembatasan masa jabatan

c)      etika moralist bahwa KKN bertentangan dengan moralitas.

d. substansi agenda reformasi politik.

            Substansi agenda reformasi politik sebagai berikut.

1.      Reformasi di bidang ideologi Negara dan konstitusi.

2.      Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD maksudnya agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar melaksanakan fungsi perwakilannya sebagai aspek kedaulatan rakyat dengan langkah sebagai berikut:

a.       Anggota DPR harus benar-benar dipilih dalam pemilu yang jurdil.

b.      Perlu di adakan perubahan tat tertib DPR yang menghambat kinerja DPR.

c.       Memperdayakan MPR.

d.      Perlu pemisahan jabatan ketua MPR dengan DPR

3.      Reformasi lembaga kepresidenan dan cabinet meliputi hal-hal berikut.

a.       Menghapus kewenangn khusus presiden yang berbentuk keputusan presiden dan instruksi presiden.

b.      Membatasi penggunaan hak prerogatif.

c.       Menyusun kode etik kepresidenan.

4.      Pembaharuan kehidupan politik yaitu memperdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat.

5.      Penyelenggaraan pemilu.

 e. agenda reformasi bidang ekonomi.

1.      penyehatan ekonomidan kesejahteraan pada bidang perbankan, perdagangan, dan koperasi serta pinjaman  luar negeri untuk perbaikan ekonomi.

2.      Penghausan monopoli dan oligopoli.

3.      Mencari solusi yang konstruktif dalam mengatasi utang luar negeri.

f. agena reformasi bidang hokum

1.      Terciptanya keadilan atas dasar HAM.

2.      Di bentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tuntutan reformasi.

g. agenda reformasi bidang hokum

            di fokuskan pada integrasi nasional.

h. agenda reformasi bidang pendidikan

            di tunjukan terutama masalah kurikulum yang harus dittinjau paling sedikit lima tahun.

i. hambatan pelaksanaan reformasi politik

1.      Hambatan kultural.

2.      Hambatan legitimasi.

3.      Hambatan structural.

4.      Munculnya berbagagi tuntutan daerah.

5.      Terkotak-kotaknya elite politik

2.Jatuh bangunnya pemerintahan RI setelah 21 mei 1998

            Sidang umum MPR pada tanggal19 oktober  1999 menolak pertanggung jawaban presiden B.J Habibie yang disampaikan pada tanggal 16 oktober 1999. Factor penting yang menyebabkan ditolaknya laporan pertanggungjawaban B.J Habibie adalah patut diduga bahwa presiden menguraikan indikator pertumbuhan ekonomi yang tidak akurat dan manipulatif.

            sidang umum MPR juga berhasil mengambil keputusan memilih dan menetapkana K.H.abddurrahman wahid (gus dur) sebagai presien RI masa bakti 1999-2004. Presiden K.H Abdurrahman wahid dalam menjalankan pemerintahan didampinhi wapres Megawati Sukarnoputri. Sidang umum MPR setelah berhasil menetapkan presiden dan wakil presiden RI juga berhasil membuat Sembilan ketetapan dan untuk pertama kali melakukan amandemen erhadap UUD 1945.

            Pemerintahan presiden Abdurrahman wahid secra umum belum mampu melepaskan bangsa Indonesia keluar dari krisis yang dialaminya. Fakta yang ada justru menunjukan makin banyak terjadi pengangguran, naiknya harga-harga, dan bertambahnya jumlah penduduk yang berada digaris kemiskinan.

3.Kondisi sosial dan politik bangsa indoesia setelah 21 mei 1998

            Perubahan politik diindonesia sejak bulan mei 1998 merupakan babak baru bagi penyelesaian masalah timor timur. Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh presiden B.J Habibie telah menawarkan pilihan, yaitu pemberian otonomi khusus kepada timor timur di dalam Negara kesatua RI atau memisahkan diri dari Indonesia.

            Pengalaman lepasnya timor timur dari Indonesia menjadikan pemerintah lebih waspada terhadap masalah aceh dan papua. Sikap politik pemerintahan di era reformasi terhadap penyelesaian aceh dan papua di lakukan dengan member otonomi khusus pada dua daerah tersebut.